Ir. Joko Widodo (lahir di Surakarta , 21-06-1961; umur 49 tahun), lebih dikenal dengan nama julukan Jokowi, adalah Walikota Solo (Surakarta) untuk dua kali masa bhakti 2005-2015. walau menjabat posisi politis, namun tokoh yang satu ini tidaklah sosok dari kalangan politisi/ partai.
Jokowi meraih gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Ketika mencalonkan diri sebagai walikota, banyak yang meragukan kemampuan pria yang berprofesi sebagai pedagang mebel rumah dan taman ini; bahkan hingga saat ia terpilih. Namun setahun setelah ia memimpin, banyak gebrakan progresif dilakukan olehnya. Ia banyak mengambil contoh pengembangan kota-kota di Eropa yang sering ia kunjungi dalam rangka perjalanan bisnisnya.
Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan yang pesat. Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui moto "Solo: The Spirit of Java". Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya. Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benten Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran.
Oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008".
Pedagang kaki lima bukan momok, itulah pegangan Wali Kota Solo Joko Widodo ketika menata 5.817 pedagang kaki lima atau PKL di kota itu. Bagi Jokowi, sapaannya, PKL adalah potensi yang tak perlu disingkirkan.
Maka, jika di kota-kota lain PKL dikejar-kejar dan menjadi obyek penggusuran Satuan Polisi Pamong Praja, di Solo sebaliknya. Sebelum direlokasi, para pedagang diajak berdialog. Jokowi dan Wakil Wali Kota FX Hadi Rudyatmo tak hanya satu-dua kali berdialog, tetapi sampai puluhan kali bertemu para PKL.
Di kawasan Monumen 45 Banjarsari, misalnya, perlu proses dialog panjang, hingga 54 kali pertemuan, sebelum para pedagang klithikan (barang bekas) ini bersedia direlokasi.
Kata Jokowi, tugas pemerintah memberi ruang kepada pedagang kecil untuk maju, bukan menggusur mereka. ”Pemimpin yang baik adalah yang mengikuti keinginan orang yang dipimpinnya,” katanya.
Latar belakang sebagai pengusaha membuat cara pandang dia terhadap pedagang berbeda. Ketika menjadi wali kota, salah satu obsesinya adalah mengangkat status PKL menjadi saudagar.
Walau awalnya rencana relokasi sempat mendapat penolakan keras dari para PKL, dia tak mundur. Selama enam bulan Jokowi dan Hadi Rudyatmo mengajak pedagang berdialog. ”Kalau mau cepat dan gampang, bisa saja. Dengan otoritas kami, tinggal turunkan buldoser, gusur, selesai. Dalam tiga hari itu bisa rampung.”
Namun, dia memilih pendekatan lewat dialog. ”Pendekatan orang Jawa,” ia mengistilahkan.
Untuk mengetahui langsung problem pada masyarakat, Jokowi, Rudy, dan para kepala dinas setiap Jumat pagi (dua minggu sekali) bersepeda berkeliling kampung (mider-praja).
Ia lalu bercerita tentang proses pemindahan PKL dari Monumen Banjarsari ke kawasan Semanggi. ”Saya ajak pedagang makan siang atau makan malam. Mereka yang bersuara vokal kami datangi. Keinginan mereka seperti apa, kami dengarkan,” ujar pria yang dilantik sebagai Wali Kota Solo pada 28 Juli 2005 ini.
Tempat dialog mulai dari warung kecil (wedangan), pinggir jalan, lokasi PKL Banjarsari, hingga di Loji Gandrung (rumah dinas wali kota). Ketika komunikasi sudah terjalin, konsep penataan PKL disusun Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan disosialisasikan kepada pedagang. Proses berlanjut dengan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, baru relokasi.
”Kalau di daerah lain, pasar dibangun setelah terbakar dulu, terus dibuat kios dan dijual. Pedagang kecil harus mengangsur sampai Rp 1 juta, ya enggak kuat,” kata Jokowi yang belakangan ini kerap diundang ke berbagai daerah sebagai pembicara relokasi PKL.
Model pendekatan dialogis dan komunikatif yang mengusung misi nguwongke wong cilik (memberi martabat pada orang kecil) membuahkan hasil. Pada Juli 2006 sebanyak 989 pedagang yang berusaha di Monumen 45 Banjarsari sejak 1998 mau pindah ke Pasar Klithikan Notoharjo, Semanggi, tanpa paksaan.
Kebijakan penataan
Ia juga menerapkan kebijakan penataan PKL di sejumlah kawasan lain. Dia membangun kios semipermanen dalam satu lokasi, tendanisasi, hingga gerobakisasi. Kerja keras Pemkot Solo tak sia-sia, kini sejumlah area di kota itu bebas PKL, seperti Stadion Manahan dan Jalan Slamet Riyadi. Bahkan, di Jalan Slamet Riyadi, pedagang makanan diberi gerobak seragam untuk mendukung city walk (kawasan khusus pejalan kaki).
Jokowi juga menata pedagang pasar tradisional. Hasilnya, pendapatan asli daerah (PAD) dari pasar yang semula Rp 7 miliar naik menjadi Rp 12 miliar. ”Dari segi ekonomi, masyarakat tetap diuntungkan. Silakan cek, harga bayam di pasar tradisional itu jauh lebih murah dibandingkan dengan di supermarket.”
Agar pasar tradisional unggul, selain menata fisik bangunan, dia juga berusaha mengubah pola pelayanan dan perilaku pedagang. ”Kesan pasar kotor dan jorok harus diubah jadi bersih dan higienis,” ucap Jokowi yang membangun rumah susun sewa untuk menggantikan kawasan kumuh.
Belum genap setahun menjadi wali kota, ia ingin membuat city walk di Jalan Slamet Riyadi. Awalnya program ini sempat ditertawakan banyak orang karena dianggap mengadopsi budaya luar. Faktanya, akhir 2007 sebagian city walk mulai dioperasikan.
Untuk mempertahankan budaya Jawa, dia usulkan penggunaan aksara Jawa untuk papan nama kantor pemerintahan, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Pada HUT Ke-263 Kota Solo, 17 Februari 2008, Jokowi meresmikan penggunaan aksara Jawa itu.
”Dulu saya sering ke luar negeri, ke Rusia, Korea, dan China. Negara mereka sangat modern, tetapi tradisinya tetap kuat. Tulisan memakai bahasa mereka. Lho, kita di sini malah pakai bahasa Inggris.”
Program itu, lanjutnya, sejalan dengan konsep pembangunan ”Solo Masa Depan adalah Solo Masa Lalu” yang diterapkan Pemkot Solo. ”Saya ingin membantu mengubah Solo menjadi kota yang berkarakter,” ujarnya.
Dalam bidang pendidikan, ia antara lain membangun Taman Cerdas bagi anak-anak tak mampu untuk mengakses perpustakaan dan komputer.
Menyangkut fasilitas pelayanan Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin (Askeskin) yang tak mencakup semua warga, ia meluncurkan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) pada Januari 2008. Jadilah, setiap warga Solo di luar pemegang Askeskin, Askes, dan asuransi kesehatan lain bisa mendapat kartu PKMS yang memberi pelayanan kesehatan seperti Askeskin dengan biaya dari APBD.
Eksportir mebel
Jokowi adalah eksportir mebel sekaligus kader PDI-P meski tak aktif. Awalnya ia tak tertarik terjun langsung ke dunia politik. Namun, sekitar tujuh bulan menjelang pemilihan kepala daerah, teman-temannya mendorong dia ikut pemilihan.
”Saya pikir boleh juga sebab Solo punya potensi yang belum tergarap, mulai dari budayanya, kulinernya, hingga perajinnya. Semua itu seharusnya bisa menambah pendapatan daerah,” ucap ayah yang merasa kehilangan banyak waktu pribadi setelah menjadi wali kota, seperti jogging dan mengantar-jemput anak sekolah.
Maka, tak heran kalau saat pertama memimpin apel di balaikota ia membuat ”lelucon”. Waktu penghormatan, tangannya terlalu lama di atas, padahal semua pegawai menunggu dia menurunkan tangan.
”Setelah kejadian itu, kalau upacara, saya minta digeladi resik dulu. Maklum, 30 tahun saya enggak pernah ikut upacara ha-ha-ha.”
Semua yang dia lalui tak berarti tanpa masalah. Pada tahun kedua kepemimpinannya, slogan ”Berseri Tanpa Korupsi” yang dia kampanyekan diuji. Salah seorang kepala dinas ditahan polisi dan dipenjara karena dugaan korupsi proyek wisata kuliner. Penahanan pascapertikaian dengan Kejaksaan Negeri Solo itu sempat menghiasi media massa.
Program membuat pasar malam di kawasan Pura Mangkunegaran belum terwujud. Dia juga belum berhasil menyelesaikan pertikaian dua raja di Keraton Surakarta.
berikut ini video wawancara Joko Wi pada sebuah acara di TV lokal. (18 mei 2011) banyak petuah dan pengalaman yang bisa dipetik. dan dapat menjadi teladan untuk pemimpin yang lain di negeri ini.
sumber tulisan:
http://kliksosok.blogspot.com/2008/03/joko-widodo-dan-misi-mengorangkan-wong.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo
No comments:
Post a Comment